PANDANGAN TEORI KONFLIK TERHADAP KEKERASAN ANTAR AGAMA

Nama              : Saiful Islam

Kelas/Nim      : 2/F3. / B05210084

Mata Kuliah  : Logika Scientific       

PANDANGAN TEORI KONFLIK

TERHADAP KEKERASAN ANTAR AGAMA

1.Hubungan antar  agama dari sudut pandang teori konflik

Analisis ini menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat.Marx berpendapat bahwa agama hanya alat untuk menanamkan kesadaran palsu (false consciousness) agar supaya orang-orang dapat menerima permasalahan sosial di dunia ini dan berharap terus pada datangnya dunia yang lebih baik.

Agama juga dipandang sebagai alat bagi kaum elite politik untuk mempertahankan kekuasaannya (agama, kekuasaan, dan politik memiliki hubungan yang erat). Karena perebutan kekuasaan dalam suatu negara akan terus berlangsung, agama-agama berlomba untuk semakin mendekatkan diri dengan sumber-sumber kekuasaan dari masa ke masa.

Dalam makalah ini, penyusun akan menganalisa masalah relasi (hubungan) antar agama dari sudut pandang teori konflik. Teori ini membantu menjelaskan penyebab dari pola-pola relasi yang konfliktual antar kelompok agama. Pendekatan ini juga dapat menjelaskan dua fenomena yang bersifat paradoks, yaitu agama yang di satu sisi merupakan perekat sosial namun di sisi lain merupakan penyebab utama terjadinya disintegrasi.

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: mengapa konfik bisa terjadi? Melihat kepada masalah hubungan antar agama ini, tentu pertanyaan itu harus bisa dijawab terlebih dahulu untuk mencari langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah-masalah yang erat kaitannya dengan masyarakat yang multi-budaya.

Menjawab pertanyaan ini, penyusun mencoba menguraikan analisa berdasarkan teori konflik Marx, yang mana dikatakan bahwa di dalam suatu masyarakat dapat dijumpai hal yang dianggap baik oleh suatu golongan atau kelompok, tetapi bersifat relatif, yang berarti kebaikan itu belum tentu baik pula di mata masyarakat lain (golongan atau kelompok lain). Manusia cenderung untuk berusaha mendapatkan hal-hal yang dianggap baik (menurut hemat mereka sendiri) tadi. Karena itulah bisa menimbulkan persaingan antara individu satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok lain, yang mencakup suatu proses untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan. Dan biasanya suatu yang dianggap baik ini adalah sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok yang berkuasa (atau bisa dikatakan kelompok yang dominan). Marx menganggap bahwa proses pertikaian ini adalah proses pertentangan kelas.[1]

Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi.Marx mengatakan bahwa analisis konflik menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat.Namun, sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya. Berbicara mengenai HAM, berarti membicarakan hal yang terkait dengan kebutuhan biologis (sandang, papan, pangan) dan juga terpenuhinya kebutuhan mental spiritual (rohani), yaitu kepercayaan atau agama.[2]

Agama terkait dengan keyakinan, yang mana keyakinan ini sangat dijunjung tinggi dan dijaga oleh penganutnya. Seseorang dijadikan pemeluk agama yang sama dengan orang tuanya sejak lahir. Sosialisasi atau dakwah terhadap agama mencakup nilai-nilai, aturan, tata cara, upacara/ritual dan sebagainya yang harus dituruti. Dalam kelompok agama tersebut, kesucian agama dipegang oleh suatu kekuasaan otoritas yang dimiliki oleh pemuka-pemuka agama (ulama atau paus), yang terkadang perkataan (fatwa/dakwah) dari para pemuka agama ini tidak terbantahkan dan diikuti oleh semua penganutnya.Selain itu adanya perkawinan antara agama dengan negara sehingga agama memiliki kekuasaan yang besar (contohnya pada negara-negara yang memiliki agama mayoritas, seperti Indonesia.Atau daerah yang memiliki agama mayoritas, seperti Islam di Aceh, atau Kristen di Papua).

2.penanaman tentang agama

Penanaman tentang agama ini dimulai sejak lahir dan anak-anak, melalui jalur sistem pendidikan nasional.Norma dan aturan agama tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dalam pola pikir masyarakat umumnya. Hal inilah kemudian yang dapat memicu konflik apabila sedikit saja ada gerakan yang menentang arus dari norma dan aturan-aturan tersebut. Konflik ini kemudian mengarah kepada tindakan kekerasan kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang atau melanggar norma agama yang telah berlaku di suatu masyarakat. Hal itu bisa kita lihat contoh pada kasus pengusiran warga terhadap tokoh aliran Salafi di Lombok Barat, pada tanggal 12 Mei 2008, disebabkan perbedaan pandangan atau praktik keagamaan.[3]

Pengaruh dominasi juga menjadi penting dalam masalah ini. Terkadang di suatu daerah yang bermayoritas memeluk agama tertentu akan menekan kelompok minoritas yang memeluk agama lain. Ketentuan perundang-undangan dan aturan serta norma dilandaskan pada ketentuan dan norma agama yang dominan di daerah itu. Contohnya di Aceh yang menerapkan hukum Islam.Kemudian, tekanan terhadap kaum minoritas ini juga mengungkung kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah.Kelompok yang memeluk agama mayoritas merasa terganggu apabila ada kelompok minoritas yang menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan mereka, apalagi berencana untuk membangun tempat ibadah. Situasi seperti ini juga dapat menyulut tindak kekerasan, contohnya pengrusakan komlpeks Pura Sengkareng di Lombok Barat, pada tanggal 16 Januari 2008.[4]

3.pengaruh norma agama

Kuatnya pengaruh norma agama ini juga memperngaruhi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Banyak tindakan kekerasan kepada perempuan yang disebabkan tafsir agama dan patriarkhis dan pandangan materialis yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek.[5] Mereka yang berpandangan seperti ini menganggap bahwa tubuh perempuan dapat merusak moral masyarakat karena dapat memicu syahwat.Selain itu ada juga kasus di daeraSh tertentu (yang kekuatan agama mayoritasnya berkuasa) yang memaksakan perempuan mengenakan jilbab, seperti di Aceh.  Contoh yang cocok dengan masalah ini adalah UU pornografi yang disyahkan pada tanggal 30 Oktober 2008.  Peraturan ini kemudian menuai banyak kritikan dari berbagai pihak terkait dengan kebebasan berkespresi dan persoalan diskriminasi.

Tiga uraian di atas (tentang perbedaan paham agama, pembangunan tempat ibadah, serta UU pornografi) semakin menegaskan implikasi dari teori konflik, yang mengatakan bahwa agama dapat menjadi pemicu ketidaksetaraan dalam masyarakat. Di satu pihak mengatakan hal itu benar namun pihak yang lain tidak berpendapat demikian sehingga memicu konflik.

Mengenai kebebasan memeluk agama dan menjalankannya, tentu menjadi pertanyaan kembali, apa faktor yang menyebabkan konflik tetap saja terjadi meskipun peraturan, ketentuan, serta UU tentang kebebasan beragama telah ditetapkan. Seharusnya, sesuai logika, tentu dengan adanya UU tentang kebebasan beragama, tidak mungkin terjadinya konflik. Namun kenyataan serta data-data yang ada berkata lain.

Dalam menjawab pertanyaan yang kedua ini, penyusun mencoba melihatnya dari pendapat Marx, yang mengatakan bahwa agama adalah kendaraan politik kaum elite dalam mempertahankan status quonya.

Sebagai contoh, dari data Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008, pada bulan Juni 2008, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi langkah gerak anggota dan pengurus Jemaat Ahamdiyah Indonesia. Masalah yang dianggap sebagai penodaan agama ini diawali oleh konflik antar masyarakat dan kemudian berlanjut ke pengadilan. Pada tingkat tertentu, sudah jelas bahwa MUI (yang pastinya akan menegakkan hukum-hukum Islam) dan beberapa ormas keislaman dan kelompok kepentingan memiliki andil besar untuk mendorong proses munculnya tuduhan penodaan agama Islam di tingkat masyarakat sipil. Hal ini kemudian menyebabkan sebagian kasus konflik di tingkat masyarakat (umumnya di lingkungan masyarakat yang tidak mengerti tentang masalah multi-budaya) jatuh kepada usaha penyerangan atau tindakan kekerasan kepada kelompok minoritas (Ahmadiyah) tersebut.[6]

Selain itu bisa kita lihat contoh pada beberapa kasus lain seperti pentingnya agama dalam menentukan siapa berhak memilih siapa dalam jabatan publik, yang mana hal ini mengakibatkan ketegangan antar kelompok keagamaan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, puluhan aktivis organisasi Islam menolak rencana pengangkatan Viktor, S.H sebagai ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pasaman Barat, disebabkan perbedaan agama. Menurut mereka, di negeri Minangkabau yang mayoritas berpenduduk muslim tidak sepatutnya memiliki seorang pemimpin yang beragama Kristen. Contoh lain adalah kasus Rudolf M. Pardede, mantan Gubernur Sumatera Utara, yang sempat menyerukan masyarakat untuk memilih calon gubernur yang seiman (Kristen).[7]

4.politisasi agama dalam pemilu

Politisasi agama di dalam Pemilu juga menjadi salah satu faktor timbulnya konflik.Banyak kaum elite yang menggunakan agama untuk mendukung kepentingan mereka, atau dengan agama pemerintah dapat menentukan kebijakan.Akan tetapi penggunaan dasar agama ini tentu hanya berdasar pada satu agama tertentu saja (mayoritas) yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.Contohnya MUI di empat propinsi di Kalimantan merekomendasikan bahwa Golput adalah tindakan yang dilarang agama. Meskipun kekritisan umat dan pemimpin agama cukup tinggi dalam hal politisasi agama, namun usaha-usaha ke arah politisasi agama masih terus terjadi[8]

Dari contoh-contoh di atas, kita dapat melihat implikasi dari teori konflik Marx yang menyatakan bahwa agama menjadi kekuatan kaum elite politik atau kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan pengaruhnya (kekuasaannya) sehingga akan terjadi konflik karena kaum minoritas akan melakukan brontak untuk merebut kekuasaan (sesuai dengan teori dialektis).

Penyebab terakhir yang mungkin bisa menjadi bahan renungan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makna pluralisme itu sendiri. Oleh karenanya, masyarakat lebih mementingkan apa yang baik untuk agama atau golongan yang mereka anut. Di sini lah dituntut kebijakan dari pemerintah untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan malasah ini. Seyogyanya pemerintah mengambil langkah untuk menanamkan makna pluralisme tersebut kepada masyarakat melalaui sistem pendidikan nasional dan dimulai dari usia dini.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjon. Teori Sosiologi : Tentang Pribadi Dalam  Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Thayib, Anshari dkk.HAM dan Pluralisme Agama. Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997

Achmad, Nur. Pluralitas Agama. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, 2001

 


[1] Soerjono Soekanto, “Teori Sosiologi: Tentang Pribadi dalam Masyarakat”, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), hlm.7

[2] . Masyhur Effendi, “Ham dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)”, dalam Ham dan Pluralisme Agama, (Surabaya: Pusat Kajian dan Strategi dan Kebijakan, 1997), hlm.11

[3] Zainal Abidin Bagir,dkk, pluralisme Agama,( Jakarta: Prenada Media, 2008,)hlm.13

[4] Ibid., hlm. 18

[5] Ibid., hlm. 4

[6]Ibid., hlm. 10

[7] Ibid., hlm. 29

[8] Ibid,

This entry was posted in SOS 2/F3. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s